Pertemuan Presiden Jokowi dengan mitra PT PLN. [MI/Ramdani] ☆Penyediaan listrik bukan lagi menjadi tanggung jawab PT PLN. Urusan setrum menjadi urusan penting pemerintah. Karena penyediaan listrik bagi sebuah negara begitu krusial.
Presiden Joko Widodo menceritakan, setiap kali berkunjung ke daerah keluhan yang muncul selalu sama: listrik kurang. Karena itu, program pembangkit listrik 35.000 mega watt perlu direalisasikan. Proyek tersebut tidak hanya wacana bagi pemerintahan Jokowi-JK.
"Urusan listrik bukan lagi urusan PLN, tapi sekarang telah menjadi urusan negara, pemerintah," ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Selasa (22/12/2015). Hari ini Jokowi bertemu dengan ratusan mitra PLN.
Jokowi menekankan, proyek 35.000 mega watt adalah kebutuhan. Memang itu bukan angka yang kecil. Oleh karena itu, dia selalu mengikuti perkembangannya. Manajemen PLN dan menteri yang mengurusi listrik selalu dipanggil.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir menjelaskan, pihaknya telah menandatangani kontrak pembangkit listrik 17.000 mega watt dari rencana proyek 35.000 mega watt. Jumlah itu akumulasi kontrak yang mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia. Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Sofyan menjelaskan, proyek 35.000 mega watt mempunyai dampak berganda yang besar. Proyek itu bisa menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, kegiatan pembangunan tersebut akan membantu kegiatan ekonomi dalam negeri.
"Bisa menyerap tenaga kerja hingga 650.000," kata Sofyan.
Pertemuan itu juga dihadiri Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki.
